Apa Yang Dimaksud Dengan Kredit?
Kredit secara bahasa berarti kepercayaan, sedangkan menurut Pasal 1(11) UU No.10/1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7/1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) adalah: ?Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga?.
Apa Saja Jenis-Jenis Kredit?
Kredit ditinjau dari segi tujuan penggunaannya dapat berupa:
o Kredit Konsumtif, yaitu kredit yang diberikan kepada orang-perorangan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat umumnya;
o Kredit Produktif, yaitu kredit yang diberikan kepada usaha-usaha yang menghasilkan barang dan jasa sebagai kontribusi daripada usahanya.
Sedangkan ditinjau dari jangka waktunya dapat berupa:
o Kredit Jangka Pendek;
o Kredit Jangka Menengah;
o Kredit Jangka Panjang.
Apa Saja Syarat Sahnya Perjanjian Kredit?
Pasal 1320 KUHPer menentukan 4 syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:
1. Sepakat;
2. Kecakapan;
3. Suatu hal tertentu: Artinya dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan harus jelas sehingga hak dan kewajiban para pihak bisa ditetapkan;
4. Suatu sebab yang halal.
Apa Yang Dimaksud Dengan Perjanjian Kredit ?
Perjanjian Kredit adalah perjanjian pemberian kredit antara pemberi kredit dan penerima kredit.
Siapa Saja Yang Dimaksud Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Kredit?
Pihak-pihak dalam perjanjian kredit antara lain:
o Pemberi Kredit atau kreditur adalah bank atau lembaga pembiayaan lain selain bank misalnya
o Penerima Kredit atau debitur, yaitu pihak yang bertindak sebagai subyek hukum
Apa Saja Fungsi Perjanjian Kredit?
Fungsi perjanjian kredit, yaitu:
o Sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan;
o Sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban di antara kreditur dan debitur;
o Sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.
Apa Yang Dimaksud Bentuk Perjanjian Kredit?
Perjanjian kredit ada 2 bentuk, yaitu:
1. Perjanjian kredit yang dibuat dibawah tangan dinamakan akta di bawah tangan artinya perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang hanya dibuat diantara mereka (kreditur dan debitur) tanpa notaris;
2. Perjanjian kredit yang dibuat oleh dan dihadapan notaris yang dinamakan akta otentik atau akta notariil.

Apa Saja Komposisi Perjanjian Kredit ?
Komposisi perjanjian kredit terdiri dari 4 bagian, yaitu:
1. Judul;
2. Komparisi, yaitu bagian dari suatu akta yang memuat keterangan tentang orang/pihak yang bertindak mengadakan perbuatan hukum.
3. Isi, yaitu bagian dari perjanjian kredit yang memuat hal-hal yang diperjanjikan para pihak;
4. Penutup.
Klausul-Klausul dalam Perjanjian Kredit yang Memberatkan Nasabah Debitur
Beberapa klausul-klausul dalam perjanjian kredit yang memberatkan Nasabah Debitur antara lain:
o Kewenangan bank untuk sewaktu-waktu tanpa alasan apapun dan tanpa pemberitahuan sebelumnya secara sepihak menghentikan izin tarik kredit;
o Bank berwenang secara sepihak menentukan harga jual dari barang agunan dalam hal penjualan barang agunan karena kredit nasabah debitur macet;
o Kewajiban nasabah debitur untuk tunduk kepada segala petunjuk dan peraturan bank yang telah ada dan yang masih akan ditetapkan kemudian oleh bank:
o Kuasa nasabah debitur yang tidak dapat dicabut kembali kepada bank untuk dapat melakukan segala tindakan yang dipandang perlu oleh bank;
o Pencantuman klausul-klausul eksemsi yang membebaskan bank dari tuntutan ganti kerugian oleh nasabah debitur atas terjadinya kerugian yang diderita olehnya sebagai akibat tindakan bank;
o Pencantuman klausul eksemsi mengenai tidak adanya hak nasabah debitur untuk dapat menyatakan keberatan atas pembebanan bank terhadap rekeningnya.
Kapan Berakhirnya Perjanjian Kredit?
Mengenai hapusnya atau berakhirnya perjanjian kredit mengacu pada ketentuan dalam Pasal 1381 KUHPer tentang hapusnya perikatan. praktek hapusnya atau berakhirnya perjanjian kredit lebih banyak disebabkan:
1. Pembayaran;
2. Subrogasi;
3. Pembaharuan Utang atau Novasi;
4. Perjumpaan Utang atau Kompensasi.
Apa Itu Grosse Akta Pengakuan Utang?
Grosse akta pengakuan utang ialah suatu salinan atau kutipan (secara pengecualian) dari minuta akta (naskah asli) yang di atasnya (di atas judul akta) memuat kata-kata: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan di bawahnya dicantumkan kata-kata: “Diberikan sebagai Grosse Pertama”, dengan menyebut nama dari orang, yang atas permintaannya grosse itu diberikan dan tanggal pemberiannya.
Jaminan Kredit
Secara umum jaminan kredit diartikan sebagai penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang.
Apa Saja Jenis-Jenis Pengikatan Jaminan Kredit?
Jenis-jenis jaminan yang diterima kreditur / bank yaitu:
1. Jaminan Perorangan yaitu penanggungan utang atau borgtocht;
2. Jaminan Kebendaan antara lain:
o Jaminan atas benda bergerak seperti Gadai dan Fidusia,
o Jaminan atas benda tidak bergerak seperti Hipotik dan Hak Tanggungan.

Penanggungan Utang (Borgtocht)
Pengertian penanggungan utang atau borgtocht dalam pasal1820 KUHPer adalah perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang (kreditur) mengikatkan diri untuk memenuhi perjanjian si berutang (debitur) manakala orang ini sendiri (debitur) tidak memenuhinya (wanprestasi).
Jenis-jenis penganggungan utang atau borgtocht antara lain:
o Personal guaranty atau jaminan perorangan, yaitu jika yang ditunjuk sebagai penjamin atau penanggung adalah orang perorangan;
o Corporate guaranty, yaitu jika yang ditunjuk sebagai penjamin berbentuk perusahaan misalnya Perseroan Terbatas (PT), koperasi atau badan usaha lain.
Jaminan perorangan (borgtocht) yang diatur dalam KUHPer mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:
o Jaminan borgtocht mempunyai sifat accessoir artinya jaminan borgtocht bukan hak yang berdiri sendiri tetapi lahirnya, keberadaannya, atau hapusnya tergantung dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit atau perjanjian hutang;
o Borgtocht tergolong jaminan perorangan;
o Borgtocht tidak memberikan hak preferent (diutamakan);
o Besarnya penjaminan atau penanggungan tidak melebihi atau syarat-syarat yang lebih berat dari perikatan pokok;
o Penjamin memiliki hak-hak istimewa dan tangkisan-tangkisan. Seorang penjamin adalah cadangan yang mana penjamin baru membayar hutang debitur jika debitur tidak memiliki kemampuan lagi.
Tahap-tahap perjanjian penjaminan atau penanggungan adalah sebagai berikut:
o Tahap pertama: penandatanganan perjanjian kredit
o Tahap kedua: penandatanganan akta borgtocht.
Gadai
Dasar hukum gadai diatur pada Pasal 1150 – 1160 KUHPer. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang/kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang/debitur atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang/ kreditur untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang/kreditur lainnya, dengan perkecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya mana harus didahulukan.
Obyek atau benda yang dapat digadaikan adalah semua benda bergerak yang berwujud maupun benda bergerak tidak berwujud.
Tahap-tahap pembebanan gadai antara lain: Pertama; pembuatan perjanjian pokok berupa perjanjian kredit atau perjanjian utang. Kedua; Jaminan gadai dituangkan dalam akta gadai yang ditandatangani oleh kreditur sebagai penerima gadai dengan debitur sebagai pemberi atau pihak ketiga (bukan debitur) sebagai pemberi gadai. Ketiga; penarikan benda yang digadaikan harus dari kekuasaan pemberi gadai/debitur dan kemudian benda yang digadaikan berada dalam kekuasaan kreditur sebagai pemegang/penerima gadai.
Hapusnya hak gadai disebabkan peristiwa sebagai berikut:
o Hutang telah dilunasi;
o Benda yang menjadi jaminan gadai keluar dari kekuasaan kreditur sebagai penerima gadai;
o Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan gadai;
o Bila obyek jaminan gadai musnah

Fidusia
Dasar hukum pengaturan Jaminan Fidusia adalah UU No. 42/1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Fidusia). Fidusia ialah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai acuan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.
Obyek atau benda-benda yang dapat dibebani jaminan fidusia antara lain:
o Benda bergerak berwujud, contohnya: kendaraan bermotor seperti mobil, bus, truck, sepeda motor;
o Barang bergerak tidak berwujud, contohnya: wesel; sertifikat deposito; saham; obligasi; deposito berjangka; dan lain sebagainya;
o Hasil dari benda yang menjadi obyek jaminan;
o Klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi obyek jaminan fidusia diasuransikan;
o Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yaitu hak milik satuan rumah susun di atas tanah hak pakai atas tanah negara dan bangunan rumah yang dibangun di atas tanah orang lain;
o Benda-benda termasuk piutang yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun piutang yang diperoleh kemudian hari.
Hapusnya Jaminan Fidusia disebabkan peristiwa-peristiwa sebagai berikut yaitu:
o Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
o Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia (kreditur);
o Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.
Hak Tanggungan
Dasar hukum tentang Hak Tanggungan sebagai hak jaminan adalah UU No. 4/1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT).
Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah Hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5/1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) (atas tanah Hak Milik; atas tanah Hak Guna Bangunan; atas tanah HGU; atas tanah Hak Pakai atas tanah negara yang diberikan kepada perorangan atau badan hukum perdata; Tanah Hak Girik; Rumah susun berikut tanah tempat bangunan itu berdiri serta benda lainnya yang merupakan satu-kesatuan dengan tanah; Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun), berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu-kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lain.
Tahapan dalam proses pembebanan Hak Tanggungan adalah: Pertama; pembuatan perjanjian pokok berupa perjanjian kredit atau perjanjian hutang. Kedua; pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh PPAT ditandatangani oleh kreditur dan debitur Hak Tanggungan. Tahap ketiga; pendaftaran APHT ke Kantor Pertanahan setempat.
o Hapusnya Hak Tanggungan menurut Pasal 18 UUHT disebabkan karena:
o Hapusnya utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan;
o Dilepaskannya Hak Tanggungan oleh pemegang Hak;
o Pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri;
o Hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan.
Cessie
Cessie merupakan lembaga jaminan tetapi merupakan lembaga pengalihan piutang atas nama sebagaimana diatur dalam pasal 613 ayat (1) dan (2) KUHPer: Cessie adalah pemindahan atau pengalihan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tidak bertubuh lainnya, dari seorang yang berpiutang (kreditur) kepada orang lain, yang dilakukan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan, yang selanjutnya diberitahukan adanya pengalihan piutang tersebut kepada si berutang (debitur).
Bagaimana Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah?
Untuk menyelesaikan kredit bermasalah ada dua strategi yang dapat ditempuh oleh bank yaitu:
1. Penyelamatan Kredit, yaitu suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara kreditur dan debitur;
2. Penyelesaian Kredit, yaitu suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum.
Bagaimana Penyelamatan Kredit Bermasalah?
Beberapa cara penyelamatan kredit bermasalah, yaitu:
o Penjadwalan kembali (rescheduling);
o Persyaratan kembali (reconditioning);
o Penataan kembali (restructuring).
Bagaimana Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Lembaga Hukum?
Upaya penyelesaian kredit bermasalah melalui kelembagaan hukum diantaranya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN); melalui Badan Peradilan; melalui Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui PUPN dan DJPLN
PUPN dan DJPLN merupakan lembaga yang dibentuk pemerintah khusus untuk menyelesaikan hutang-hutang kepada negara atau utang kepada badan-badan, baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasai negara.
Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Badan Peradilan
Peradilan yang dapat menyelesaikan dan menangani kredit bermasalah, yaitu peradilan umum melalui gugatan perdata, dan peradilan niaga melalui gugatan kepailitan.
Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Arbitrase Atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Dasar penyelesaian sengketa melalui arbitrase diatur dalam UU No. 30/1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase). Keuntungan penggunaan lembaga arbitrase dalam penyelesaian sengketa antara lain: penyelesaiannya relatif tidak memerlukan waktu yang lama; sifatnya tertutup maka diharapkan nama baik para pihak terjaga; para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil; para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; serta putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dan langsung dapat dilaksanakan.
Utang-Piutang
Utang-piutang baru timbul bila ada perjanjian, dan perjanjian itu harus memenuhi syarat-syarat yang diatur pada Pasal 1320 KUHPer. Perjanjian utang-piutang itu sendiri merupakan perjanjian pinjam-meminjam yang diatur oleh ketentuan Bab XIII dari Buku III KUHPer.

Hal-hal yang Relevan berkaitan dengan Masalah Kredit
makin kecil kredit yang diajukan, kemungkinan besar bunga dan biayanya makin tinggi. Hal ini dialami pengusaha kecil, karena modal dan infrastruktur yang dimiliki terbatas, tidak jarang bank-bank yang memberikan kredit menetapkan bunga dan biaya yang demikian tinggi, diluar kewajaran atau harga pasar. Terdapat peluang untuk menggunakan upaya hukum, untuk membatalkan perjanjian-perjanjian kredit, yang isinya membebani peminjam dengan bunga yang tidak wajar.
Masalah Eksekusi Jaminan Hutang
Beberapa hal yang mesti dicermati dalam masalah eksekusi jaminan hutang yaitu:
o Kreditur mengeksekusi dengan cara menghaki (mendaku) barang jaminan nasabah debitur tanpa harus menjualnya kepada orang lain;
o Kreditur menjual jaminan di bawah tangan langsung kepada pembeli tanpa melalui kantor lelang;
o Mengeksekusi dengan cara menjual di depan umum via kantor lelang tanpa ada campur tangan pengadilan.
Jenis Kredit
Anda bisa mendapatkan pinjaman untuk berbagai keperluan seperti membeli mobil baru, membayar uang sekolah dan membeli atau memperbaiki rumah. Anda juga dapat mengajukan pinjaman untuk kepentingan usaha. Kredit pada umumnya dibagi menjadi dua jenis: kredit dengan agunan dan kredit tanpa agunan.
– Kredit dengan agunan adalah pinjaman yang diperoleh seseorang dengan menjaminkan sesuatu kepada kreditur. Agunan adalah sesuatu yang bernilai sama atau lebih besar dari jumlah pinjaman, seperti mobil, rumah atau deposito tunai.
– Kredit tanpa agunan adalah pinjaman yang diperolah seseorang tanpa jaminan apapun.

Kartu kredit merupakan salah satu jenis pinjaman pribadi tanpa agunan yang paling umum. Memakai kartu kredit sama saja dengan meminjam uang. Setiap kali Anda menggesek kartu, Anda sebenarnya mengajukan permohonan pinjaman untuk pembelanjaan tersebut. Jika Anda ingin menyicil pembayaran tagihan, perusahaan kartu kredit akan membebankan biaya bunga yang nantinya harus Anda bayar bersamaan dengan nilai cicilan pembelian barang.
Jenis-jenis Pembiayaan Selain Kredit
Subjek yang memberikan pembiayaan adalah sebagai berikut: Pihak Lembaga Pembiayaan Bank, Perusahaan Swasta, Masyarakat. Jenis dari pembiayaan tersebut, diantaranya: Sewa Guna Usaha (Leasing); Anjak Piutang (Factoring); Modal Ventura (Venture Capital); Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance); Pembiayaan dengan Kartu Kredit.
Sewa Guna Usaha (Leasing)
Leasing adalah kegiatan pembiayaan lewat penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan (debitur atau lessee) untuk suatu jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran secara berkala yang disertai atau tanpa disertai dengan hak pilih (hak opsi) dari perusahaan (debitur atau lesse) untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan di akhir masa leasing atau memperpanjang jangka waktu leasing tersebut berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama. Dasar hukum Leasing adalah kontrak leasing dan perundang-undangan.
Anjak Piutang (Factoring)
Anjak piutang (Factoring) adalah pembiayaan jangka pendek tanpa kolateral, pembiayaan mana dilakukan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan/pengambilalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari suatu perusahaan, tagihan mana berasal dari transaksi perdagangan dalam maupun luar negeri. Dasar hukum bagi factoring adalah kontrak factoring itu sendiri.
Modal Ventura (Ventura Capital)
Modal Ventura (venture capital) adalah suatu pembiayaan oleh perusahaan modal ventura (investor) dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (investee company, perusahaan pasangan pengusaha) untuk jangka waktu tertentu, dimana setelah jangka waktu tersebut lewat, pihak investor akan melakukan divestasi atas saham-sahamnya itu.
Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance)
Pembiayaan Konsumen merupakan kegiatan penyediaan dana bagi konsumen oleh perusahaan pembiayaan untuk membeli barang-barang konsumsi yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen. Pihak-pihak dalam pembiayaan konsumen adalah:
o Pihak Kreditur (Perusahaan Pembiayaan);
o Pihak Konsumen (Debitur);
o Pihak Supplier (Yang menyediakan barang)
Pembiayaan dengan Kartu Kredit
Dasar hukum bagi pembiayaan dengan kartu kredit adalah kontrak kartu kredit (biasanya hanya berbentuk pengisian formulir), KUHPer, dan perundang-undangan di bidang keuangan dan pembiayaan. Para pihak yang terlibat dalam proses transaksi dengan kartu kredit ini adalah: Penerbit (bank atau lembaga pembiayaan), Pemegang Kartu Kredit, Penjual barang/jasa, Perantara (perantara penagihan dan perantara pembayaran).
Kartu kredit ada 2 macam, yaitu: Kartu kredit (credit card), dengan sistem pembayaran secara cicilan (meskipun dapat juga dibayar lunas), dan Kartu pembayaran lunas (charge card), dengan sistem pembayaran lunas ketiga ditagih.